SINGKAWANG – Kebijakan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah daerah tampaknya berbanding terbalik dengan realisasi belanja di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, Setda Kota Singkawang justru mengalokasikan dana hingga puluhan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya untuk membeli meja bilyar dan puluhan ekor ikan hias.
Penelusuran pada sistem pengadaan digital menunjukkan dua paket belanja non-prioritas yang cukup fantastis untuk ukuran fasilitas penunjang kantor pemerintahan:
-
Belanja Modal Meja Bilyard (Kode RUP: 63609250): Dianggarkan sebesar Rp69.600.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pengadaan 1 set meja bilyar dengan spesifikasi ukuran standar 9 feet.
-
Belanja Ikan Hias (Kode RUP: 63920967): Dianggarkan sebesar Rp26.337.000 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pemenuhan volume pekerjaan sebanyak 30 ekor ikan hias dengan spesifikasi berat per ekor lebih dari 1 kg.
Jika diakumulasikan, total anggaran yang dihabiskan untuk kedua paket barang hobi dan hiburan tersebut mencapai Rp95.937.000. Kedua paket ini dieksekusi melalui metode E-Purchasing sejak awal Januari 2026.
Melukai Rasa Keadilan Masyarakat
Alokasi anggaran ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Pembelian fasilitas hiburan berupa meja bilyar senilai hampir Rp70 juta serta belanja ikan hias yang menyentuh angka Rp26 juta dinilai sangat mencederai rasa keadilan sosial dan mengabaikan skala prioritas.
Seorang warga Singkawang yang keberatan disebutkan identitasnya melayangkan kritik keras terhadap pengadaan ini. Menurutnya, penggunaan uang rakyat untuk estetika dan hiburan di lingkungan birokrasi sangat tidak elok di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang dinamis.
“Uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak daerah seyogianya dikembalikan secara utuh untuk program-program yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas, bukan untuk mempercantik fasilitas birokrasi atau membeli alat hiburan seperti meja bilyar. Masih banyak kebutuhan publik yang jauh lebih mendesak,” ujarnya dengan nada kecewa.
Masyarakat menilai anggaran yang menyentuh angka hampir Rp100 juta tersebut sebetulnya bisa dialokasikan atau dialihkan untuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, antara lain:
-
Pembenahan sistem drainase kota dan drainase di tingkat kelurahan untuk mengatasi banjir yang kerap mengintai pemukiman warga saat musim hujan.
-
Perbaikan jalan-jalan lingkungan yang rusak dan berlubang demi keselamatan pengendara.
-
Peningkatan fasilitas sarana pendidikan dasar atau puskesmas pembantu di wilayah pinggiran kota yang masih minim fasilitas.
-
Pemberian modal stimulan atau bantuan produktif bagi pelaku UMKM lokal yang sedang berjuang bangkit.
Abaikan Aspek Keberlanjutan
Menariknya, di dalam dokumen RUP kedua paket tersebut, pada kolom Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP), pihak Setda Singkawang secara gamblang menandai pilihan “Tidak” pada ketiga aspek utama, yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Lingkungan.
Hal ini menjadi bukti otentik yang memperkuat kritik warga bahwa proyek pengadaan ini murni bersifat konsumtif untuk internal birokrasi, tanpa ada multiplier effect (efek domino) yang bernilai ekonomis maupun sosial bagi warga Singkawang secara luas.
Publik berharap pihak legislatif (DPRD Kota Singkawang) tidak menutup mata dan melakukan fungsi pengawasan secara ketat. Evaluasi terhadap proyek fisik maupun belanja barang yang bersifat sekunder harus terus disuarakan agar APBD Singkawang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kemewahan fasilitas pejabat.
HS
About Author
