KETAPANG, Kalbar — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Indotani, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menuai sorotan publik.
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang diduga dikendalikan oleh pihak berinisial BM dan B.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, lokasi tambang ilegal tersebut dikabarkan telah beberapa kali menjadi sasaran penindakan oleh tim dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.
Kendati demikian, masyarakat menilai penindakan tersebut belum menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi penggerak utama di balik aktivitas ilegal itu.
Selain itu, muncul pula dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya keterlibatan oknum anggota Polres Ketapang berinisial “H”.
Oknum tersebut diduga berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi setiap kali ada operasi penindakan di lapangan.
”Fenomena ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan meruntuhkan marwah institusi penegak hukum. Bagaimana mungkin aktivitas yang melanggar hukum ini bisa terus beroperasi sementara penindakan di lapangan terkesan lambat?” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat saat dimintai keterangan.
Merespons kondisi tersebut, masyarakat mendesak Kapolri, Kompolnas, Kejaksaan Agung, serta Kapolda Kalimantan Barat untuk turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan kasus tambang ilegal di wilayah tersebut.
Warga menilai penegakan hukum di tingkat daerah perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak merugikan negara secara masif akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait—termasuk pihak Polres Ketapang, Polda Kalbar, serta pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan—guna memberikan hak jawab dan ruang klarifikasi demi keseimbangan informasi (cover both sides).
Sumber: Tokoh Masyarakat / Warga Setempat
About Author
