Selesai Secara Adat, Kuasa Hukum Korban Kecelakaan PETI Bengkayang Harap Penyidik Terapkan Restorative Justice

BENGKAYANG — Insiden kecelakaan kerja yang menewaskan tiga penambang Tanpa Izin (PETI) di Dusun Kabang, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang terjadi pada Senin, 12 Oktober 2026, akhirnya resmi diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui tatanan hukum adat setempat.

Prosesi musyawarah adat tersebut dilaksanakan di Dusun Bandong Setona, Desa Semade, Kecamatan Banyuke Hulu, pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan melibatkan para pihak yang bersepakat, pemangku adat, serta disaksikan oleh perangkat desa setempat.

Pernyataan dan Tanggung Jawab Pemilik Tambang

Berdasarkan surat berita acara penyelesaian yang ditandatangani, penanggung jawab operasional dompeng/tambang, Herkulanus Hartono, menyampaikan sejumlah poin pernyataan penting dalam proses penyelesaian adat ini:

  • Pengakuan dan Tanggung Jawab Penuh: Pihak pengelola secara resmi mengakui dan bertanggung jawab penuh atas peristiwa kecelakaan kerja tambang/dompeng yang terjadi pada hari Senin, 12 Oktober 2026, di Dusun Kabang, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang.

  • Pemenuhan Sanksi dan Kewajiban Adat: Pihak pengelola menyatakan telah menyetujui, memenuhi, dan menunaikan seluruh sanksi serta kewajiban adat Dayak, hak-hak duka cita, serta santunan yang ditetapkan oleh Tokoh Adat dan Pengurus Adat setempat di Dusun Insang, Desa Semade.

  • Penyelesaian Tuntas Materiil dan Immateriil: Seluruh kewajiban, baik secara materiel maupun immateriil kepada pihak keluarga korban, telah dipenuhi secara patut dan adil oleh pihak pengelola.

Daftar Nama Korban (Almarhum)

Musibah kecelakaan kerja tambang tersebut merenggut nyawa tiga orang pekerja. Berdasarkan dokumentasi resmi berita acara, ketiga almarhum korban adalah:

  1. Heru Leausen

  2. Ardianus Yunus Kartinus

  3. Aprianto

Rincian Kewajiban Adat

Sebagai bagian dari pemenuhan denda adat dan kewajiban, pihak pengelola telah menyerahkan rincian adat yang meliputi:

  • 24 Tahil

  • Babi seberat 72 Kg

  • 1 ekor ayam

  • 1 Buah Siam

  • 1 Buah Jampa

  • 6 Buah Pahar

  • 1 Buah Tajo

  • 1 Buah Rabuk

  • Pangkaras

  • Adat Badingin

Dan rincian kewajiban serta hak korban sebagai berikut:

  • Adat Pati Nyawa: Rp36.000.000 per orang

  • Biaya Santunan Korban / Asuransi: Rp50.000.000 per orang

  • Adat Badingin / Basaruk Sumangat: Rp4.000.000 per orang

Kewajiban serupa juga diselesaikan dengan tuntas kepada seluruh keluarga korban.

Pernyataan Advokat / Kuasa Hukum

Kuasa hukum pihak keluarga korban, Diseniman Sanggup, S.H., menyatakan bahwa dengan selesainya prosesi penyelesaian secara adat ini, diharapkan kejadian tersebut tidak dilanjutkan lagi ke ranah hukum, baik secara pidana maupun perdata, mengingat keluarga korban telah menerima, mengikhlaskan, serta berdamai, dan pihak tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas.

Melalui penyelesaian ini, advokat ingin menegaskan bahwa pihak yang diwakili tidak mengabaikan kerugian yang dialami keluarga korban, melainkan telah mengutamakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan bermartabat melalui tatanan adat.

Lebih lanjut, Diseniman Sanggup, S.H., menyampaikan bahwa penyelesaian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting bagi aparat penegak hukum (penyidik) dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Adapun hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh penyidik antara lain:

  • Apakah telah terjadi kesepakatan perdamaian secara sah antara pihak-pihak terkait?

  • Apakah keluarga korban telah menerima pembayaran ganti rugi adat secara utuh?

  • Apakah pembayaran dan penyerahan kewajiban tersebut didukung oleh bukti tertulis dan tanda terima yang sah?

  • Apakah seluruh kewajiban yang disepakati dalam berita acara telah dipenuhi dengan tuntas?

  • Apakah pihak keluarga korban memberikan persetujuan dan keikhlasan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan?

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan hukum dan adat tersebut, penyelesaian secara adat ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang kuat dalam mempertimbangkan keadilan restoratif sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut di Kepolisian dan Penutupan Adat

Sebagai bentuk aksi dan tindak lanjut formal dari pihak kepolisian, ahli waris dari ketiga korban turut membuat surat pernyataan resmi di Polres Bengkayang yang didampingi langsung oleh kuasa hukum korban, Diseniman Sanggup, S.H. Seluruh salinan surat berita acara serta dokumen penyelesaian adat tersebut juga telah diserahkan secara resmi ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang.

Penyelesaian adat ini turut dipimpin langsung oleh Timanggong Desa Semade (Victor) serta diketahui oleh Kepala Desa Semade (Jalani). Dengan dilaksanakannya seluruh poin kesepakatan tersebut, seluruh rangkaian penyelesaian adat dinyatakan selesai dan ditutup secara permanen.

SUMBER :KUASA HUKUM DISENIMAN SANGGUP S.H & KELUARGA KORBAN

Loading

About Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *