BATAM — MediaCyberNews.COM – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (Kabid Humas DPP AWPI), D.M. Pertiwi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian, Bea Cukai, serta Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dalam menertibkan dan memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Menurut D.M. Pertiwi, peredaran rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan penerimaan negara sekaligus merusak persaingan usaha yang sehat.
Ia menegaskan, pemberantasan rokok ilegal tidak boleh sekadar menjadi kegiatan penindakan sesaat, tetapi harus dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan menyentuh seluruh mata rantai peredaran.
“Kami dari DPP AWPI mendukung penuh langkah APH dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Ini bukan semata-mata persoalan pelanggaran cukai, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dan keadilan dalam dunia usaha,” tegasnya.
Meski demikian, D.M. Pertiwi mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.
Menurutnya, aparat tidak boleh hanya menyasar pedagang kecil maupun pengecer di lapangan. Penelusuran harus dilakukan hingga ke jalur distribusi, termasuk pemasok, distributor, dan pemilik gudang apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Jangan sampai penindakan hanya menyentuh masyarakat kecil yang menjual di warung-warung, sementara aktor utama di balik rantai distribusi justru tidak tersentuh. Jika memang terdapat bukti keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada perlakuan berbeda di hadapan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan asumsi maupun opini publik.
Sebagai organisasi profesi kewartawanan, DPP AWPI menilai pers memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi berimbang, serta mengawasi proses penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai aturan.
“Kami mendukung APH bekerja maksimal, tetapi transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik juga harus menjadi perhatian. Pers bukan untuk menghakimi, melainkan mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan diproses berdasarkan bukti. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang bersangkutan juga harus dipulihkan,” tambahnya.
D.M. Pertiwi berharap sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum terus diperkuat demi mendorong pemberantasan rokok ilegal di Batam secara menyeluruh.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas di permukaan, tetapi harus mampu mengungkap akar persoalan dan menindak pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum karena jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan tertentu. Hukum harus berdiri tegak, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tutup D.M. Pertiwi.
(Eka)
![]()





