BENGKAYANG, Mediacybernews.com — Panglima Tertinggi Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Marselinus Mian, S.E., M.M., mengambil peran sentral dalam memediasi penyelesaian musibah kecelakaan kerja yang menewaskan tiga pekerja pada aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang. Melalui pendekatan kemanusiaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum adat Dayak, ia berhasil menjembatani komunikasi antarpihak hingga tercapai kesepakatan damai secara kekeluargaan.
Kehadiran Marselinus Mian di tengah persoalan ini menegaskan komitmen kepemimpinan MMBB bahwa organisasi kemasyarakatan adat tidak hanya bertugas menjaga persatuan dan martabat masyarakat Dayak, tetapi juga hadir secara nyata untuk meredam konflik dan menyelesaikan persoalan sosial di akar rumput.
Inisiatif Kepemimpinan untuk Kepastian Kemanusiaan
Dalam kasus di Lembah Bawang, Panglima Tertinggi MMBB secara aktif mendorong agar persoalan yang menimpa keluarga korban tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Melalui komunikasi persuasif yang berlandaskan tata cara adat Dayak, ia mengarahkan para pihak terkait untuk segera menunaikan tanggung jawab moral dan kemanusiaan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Langkah tegas namun humanis yang diambil Marselinus Mian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam konteks adat tidak diukur dari jabatan semata, melainkan dari kesediaan turun langsung memperjuangkan perdamaian, melindungi hak keluarga korban, dan memastikan kewajiban adat terpenuhi.
Menjunjung Nilai Luhur Adat dan Kearifan Lokal Setempat
Dalam setiap langkah mediasinya, Panglima Tertinggi MMBB berpegang teguh pada falsafah masyarakat Dayak bahwa adat istiadat merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan antarmanusia dan menjaga keseimbangan sosial. Bagi beliau, penyesalan atas suatu musibah tidak boleh berhenti pada formalitas ucapan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pemenuhan kewajiban adat untuk memulihkan keharmonisan masyarakat.
Mengingat setiap wilayah adat di Borneo memiliki aturan dan kewenangan lembaga adat masing-masing, proses penyelesaian yang dikawal oleh pimpinan MMBB ini dipastikan tetap menghormati kearifan lokal setempat dengan berpedoman pada enam prinsip utama:
-
Ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah domisili atau lokasi kejadian.
-
Kewenangan para tokoh adat serta lembaga adat setempat.
-
Hasil musyawarah dan mufakat dari para pihak yang terlibat.
-
Bentuk tanggung jawab serta pemenuhan kewajiban adat.
-
Penghormatan terhadap martabat keluarga korban dan hak pihak yang dirugikan.
-
Prinsip keadilan, kepatutan, kemanusiaan, dan pemulihan hubungan sosial.
Realisasi Santunan Kemanusiaan dan Adat Sebesar Rp270 Juta
Hasil dari dorongan komunikasi dan musyawarah yang difasilitasi tersebut membuahkan kesepakatan konkret berupa penyerahan santunan dan pemenuhan kewajiban adat kepada keluarga dari ketiga korban meninggal dunia. Berdasarkan bukti pembayaran (kuitansi), masing-masing keluarga menerima total Rp90.000.000, sehingga total dana yang disalurkan untuk tiga keluarga mencapai Rp270.000.000.
Adapun rincian pembayaran per keluarga tersebut terdiri dari tiga komponen utama:
-
Biaya Adat Pati Nyawa sebesar Rp36.000.000.
-
Biaya Santunan Korban/Asuransi sebesar Rp50.000.000.
-
Biaya Adat Badingin / Basaru’ Sumangat sebesar Rp4.000.000.
Selain dana yang tercatat dalam kuitansi tersebut, pihak Sdr. Hartono juga telah menanggung berbagai biaya tambahan di luar kuitansi untuk ketiga korban, di antaranya biaya pengadaan peti jenazah hingga proses pemakaman.
Meski demikian, garis besar pemikiran yang ditekankan dalam mediasi ini adalah bahwa esensi perdamaian tidak dinilai dari nominal materi semata. Jauh lebih mendasar dari itu adalah hadirnya iktikad baik, pengakuan atas dampak musibah, serta kesediaan membangun kembali hubungan kekeluargaan. Penghormatan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada pihak keluarga korban atas kebesaran hati mereka dalam menempuh jalur musyawarah adat.
Menghormati Hukum Negara dan Momentum Evaluasi
Dalam mengawal perdamaian adat ini, Panglima Tertinggi MMBB juga menempatkan hukum adat dan hukum positif negara secara proporsional pada ruang pengaturannya masing-masing. Penyelesaian adat yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif (restorative justice) ini diposisikan sebagai instrumen pemulihan sosial dan kemanusiaan, tanpa mengesampingkan kewenangan penuh aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait proses hukum pidana maupun kewajiban hukum lainnya.
Melalui penyelesaian ini, Marselinus Mian mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peristiwa Lembah Bawang sebagai momentum pembelajaran bersama—khususnya dalam meningkatkan standar keselamatan kerja, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta perlindungan bagi setiap pekerja.
Peran strategis Panglima Tertinggi MMBB dalam kasus ini menjadi pengingat kuat bahwa adat bukanlah alat untuk membenarkan kesalahan atau menghindari tanggung jawab, melainkan pedoman moral untuk menghormati sesama dan menjaga harmoni kehidupan—selaras dengan falsafah luhur masyarakat Dayak: Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata.
MANGKOK MERAH BORNEO BERSATU (MMBB)Bersatu dalam adat, berdiri dalam kebenaran, bertindak dalam kemanusiaan, dan menjaga martabat masyarakat Dayak. Adat dijunjung, budaya dilestarikan, kemanusiaan diutamakan, dan hukum dihormati.
Sumber: Panglima Tertinggi Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Marselinus Mian, S.E., M.M.
![]()
About Author
Media Cyber News.Com
Media cyber news.com Adalah Media online yang menyajikan berita dan informasi,secara Fakta,Aktual dan Berimbang. Media cyber News.Com juga menerima pesanan untuk pemasangan iklan,galeri,pemberitaan dan adventorial.





