Singkawang — Proyek pembangunan drainase di kawasan Jalan Padang Pasir, Sekok, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran negara dengan nilai cukup signifikan, yakni sebesar Rp2.497.299.415,81, diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang berlaku.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi proyek pada Senin (25/5/2026) sekira pukul 14:00 WIB, sejumlah pekerja terkesan enggan memberikan keterangan mendalam terkait proses pengerjaan maupun material yang digunakan. Saat dikonfirmasi di lapangan, para pekerja beberapa kali berdalih bahwa mandor ataupun pengawas proyek sedang tidak berada di lokasi.
Sikap tertutup dari pihak pelaksana ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi pelaksanaan proyek yang didanai oleh anggaran negara. Bagaimanapun, keterbukaan informasi mengenai spesifikasi pekerjaan, kualitas bahan bangunan, hingga pengawasan berkala merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu infrastruktur dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Minim Transparansi dan Pengawasan Publik
Dugaan ketidaksesuaian standar pengerjaan ini kian menguat di tengah masyarakat. Dengan nilai anggaran yang fantastis, proyek tersebut semestinya dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengedepankan kualitas tinggi, bukan justru menunjukkan kesan tertutup terhadap kontrol sosial serta fungsi pengawasan publik.
Awak media sendiri telah berupaya berulang kali meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek terkait spesifikasi teknis, jenis material yang digunakan, hingga mekanisme pengawasan pekerjaan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak mandor, pengawas, maupun pihak pemborong proyek belum berhasil ditemui untuk memberikan keterangan resmi.
Desakan Pemeriksaan dari Masyarakat
Merespons kondisi tersebut, salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya, menyatakan harapannya agar instansi terkait segera turun tangan. Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap jalannya proyek drainase ini.
“Langkah ini penting guna memastikan pekerjaan drainase benar-benar berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis, sehingga tidak merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Sebagai infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat, pelaksanaan pembangunan drainase sudah sepatutnya mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan keterbukaan informasi. Apabila nantinya ditemukan adanya penyimpangan atau pekerjaan yang menyalahi standar baku, aparat pengawas maupun penegak hukum diharapkan dapat segera mengambil tindakan tegas.
SUMBER SKN
About Author
