BINTAN -MediaCyberNews.com – Bupati Bintan Roby kurniawan harus mengambil sikap tegas terkait adanya dugaan kongkalikong di dinas perikanan Bintan dengan Ak dan AH pengusaha ikan di Kabupaten Bintan dalam pemberian rekomendasi untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi,(8/11).
Dalam Hal ini Dinas perikanan Bintan dalam memberikan rekomandasi untuk mendapatkan BBM solar Subsidi jangan hanya berpatokan dengan dokumen yang ada,tetapi harus melakukan pengecekan terlebih dahulu kapal di lapangan, yang nantinya akan diberikan rekomendasi sesuai atau tidak kapal tersebut mendapatkan rekomendasi agar penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran.
Namun sampai saat ini pihak dinas perikanan dengan sengaja memberikan rekomendasi kepada kapal-kepal penangkap ikan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal ini tentunya menjadi tugas kepala daerah yaitu Bupati Bintan, untuk melakukan pembenahan dalam pemerintahan yang dipimpinnya agar tidak terjadi praktek Korupsi di wilayah pemerintahan Kabupaten Bintan.
Dimana saat ini banyaknya kapal penangkap ikan di Kabupaten Bintan yang diduga memanipulasi GT kapal,untuk mendapatkan BBM solar subsidi dan menghindari pajak.
Bupati Bintan Roby Kurniawan saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut melalui pesan whatsapp hanya mengatakan.
“Kalau terbukti kita tindak tegas,Bisa disampaikan bukti-buktinya” Ucapnya singkat.
dan saat dikonfirmasi lebih lanjut, Roby tidak menjawabnya,
Sementara Joko Aqnur salah satu tokoh pemuda di Bintan saat di mintai tanggapan tentang hal tersebut mengatakan, bahwasannya BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu sangat merugikan masyarakat nelayan, dan harusnya harusnya pemerintah selaku pemberi rekomendasi BBM, harusnya melakukan pengawasan serta cek secara berkala agar dokumen-dokumen itu terverifikasi.
“Kalau hanya bedasarkan dokumen kemudian dilapangan tidak sesuai dan tidak dilakukannya verifikasi antara dokumen dan dilapangan, wajar saja jika nantinya ada sebagian masyarakat yang menjadi nelayan memiliki kecurigaan bahwa telah dilakukannya pembiaran terhadap penyelewengan administrasi yang seharusnya. Padahal pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksakan pengawasan agar, rekomendasi yangg dikeluar itu tepat sasaran. Kemudian wajib bagi bupati untuk menegur jika memang adanya terjadi pembiaran, karena beban moral seorang bupati kepada masyarakat. Jangan sampai isu ini beredar keluar dan jika sudah membesar baru mau diselesaikan kasihan nelayan nelayan kecil” Ucap Joko tegas.(TIM)
About Author
