TANJUNGPINANG – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kegiatan peluncuran berlangsung di Tanjung Moco, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/7/2025), dan menandai dimulainya proyek percontohan nasional untuk pengelolaan sisa tambang secara legal dan produktif.
Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digagas oleh Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) di bawah Kemenko Polhukam.
Langkah strategis ini dilakukan guna mengoptimalkan nilai ekonomi dari sisa hasil tambang yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.
Dalam sambutannya, Wakil Menko Polhukam RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa Kepri dipilih sebagai lokasi awal proyek karena potensi besar yang dimiliki, khususnya di wilayah Bintan dan Tanjungpinang.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 2 juta metrik ton sisa bijih bauksit di wilayah tersebut, dengan nilai potensi mencapai Rp1,4 triliun.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, unsur Kejaksaan Agung, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, yang juga hadir dalam peluncuran program tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemerintah Pusat.
Ia menyebut program ini sebagai langkah konkret dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya kurang diperhatikan.
“Pemanfaatan sisa bijih bauksit ini merupakan peluang besar. Selain mendukung legalitas dan tertib pengelolaan tambang, ini juga berdampak langsung pada penerimaan negara,” ujar Roby.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bintan saat ini tengah menunggu hasil verifikasi titik-titik stockpile yang mengandung sisa bauksit.
Proses identifikasi dan pemetaan terus dilakukan agar data yang digunakan akurat sebelum implementasi di lapangan dimulai.
“Koordinasi dengan Pemerintah Pusat akan terus kami jaga agar pelaksanaan program berjalan optimal. Kami siap mendukung penuh,” tegasnya.
Roby menilai keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan.
Jika berjalan sesuai harapan, Kepri tak hanya menjadi contoh nasional, tetapi juga membuka peluang baru bagi daerah dalam pengelolaan sisa tambang secara berkelanjutan.
About Author
